Proses Perolehan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Usaha jasa penunjang tenaga listrik berperan penting dalam menunjang kegiatan usaha penyedia tenaga listrik untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik disebutkan usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

a.       Konsultan dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik

b.      Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik

c.       Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik

d.      Pengoperasian instalasi tenaga listrik

e.       Pemeliharaan instalasi tenaga listrik

f.       Penelitian dan pengembangan

g.      Pendidikan dan pelatihan

h.      Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik

i.        Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik

j.        Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Kelistrikan (SKTT) dan

k.      Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Untuk masing-masing jenis usaha tersebut masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis usaha sesuai dengan klasifikasi bidang usaha dan sub bidang usaha, ketentuan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 28/2014 tentang Kualifikasi Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Mengenai badan usaha yang diizinkan dalam melakukan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, berdasarkan Pasal 3 (1) PP Nomor 62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik disebutkan, dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, dan koperasi yang berbadan hukum yang telah memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan berusaha sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha.

Perolehan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Mengenai perolehan perizinan untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik, disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 62 tahun 2012 pasal ini telah menegaskan bahwa izin usaha diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi,  dan/atau  sertifikat yang dimiliki badan usaha, yang kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa izin usaha diberikan oleh Menteri untuk BUMN dan badan usaha swasta yang mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing, sedangkan izin usaha yang diberikan melalui Bupati/Walikota adalah untuk badan usaha yang mayoritas sahamnya dimilki oleh penanam modal dalam negeri.

Adapun mengenai tata cara perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktorat Jendral Ketenagalistrikan yang telah ditandatangani oleh pemohon sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Untuk izin usaha jasa penunjang tenaga listrik melalui Bupati/Walikota tidak termasuk untuk izin usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, izin usaha tersebut di berikan oleh Menteri berdasarkan ketentuan pada pasal 17 ayat (3) dan (4) PP Nomor 62 tahun 2012. Mengenai permohonan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, permohanan tersebut harus dilengkapi syarat administrasi dan syarat teknis. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi berdasarkan pasal 18 ayat (3) PP Nomor 62 tahun 2012, persyaratan administrasi meliputi:

a.       Identitas pemohon

b.      Akta pendirian badan usaha

c.       Profil badan usaha

d.      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

e.       Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.

Sedangkan persyaratan teknis berdasarkan pasal 18 ayat (4) PP Nomor 62 tahun 2012 meliputi kepemilikan:  

a.    Sertifikat badan usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi. Kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah

b.      Tenaga teknik yang bersertifikat

c.       Penanggung jawab teknik

d.      Sistem manajemen mutu

Mengenai format surat permohonan, formulir, check list kelengkapan dan keterangan tambahan lainnya pemohan dapat mengunduh melalui www.djk.esdm.go.id

Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 18 ayat (4) PP Nomor 62 tahun 2012, mengenai dokumen yang wajib dilampirkan oleh badan usaha sebagai persyaratan teknis adalah Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang telah diakreditasi oleh menteri, hal ini berdasarkan pada pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 5 tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, dan sedangkan ayat (2) pada pasal yang sama dikecualikan bagi pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang merupakan lembaga di kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan serta Sertifikasi kopetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

Untuk setiap tenaga teknik yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan, berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 5 tahun 2014, wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT) yang di berikan oleh  Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik.

Syarat-syarat untuk memiliki Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik dan Badan Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, untuk mendapatkan Sertifikasi baik itu SKTT maupun SBU, usaha jasa penunjang tenaga listrik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik (LSKTT) dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU).

1.      Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

Berdasarkan pasal 25 ayat (2) Permen ESDM No. 5 tahun 2014, untuk memperoleh sertifikat kompetensi, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi dengan melampirkan:

a.       Daftar riwayat hidup

b.      Fotokopi ijasah pendidikan formal

c.       bidang, sub bidang dan level sertifikat yang di mohon

Permohonan tersebut dapat dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin operasi atau pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, hal ini berdasarkan pasal 25 ayat (2) Permen ESDM No. 5 tahun 2014. Setelah pemohon mengajukan permohonan kepada LSKTT, LSKTT akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jendral Ketenagalistrikan, adapun hal-hal yang akan disampaikan adalah:

a.       Jadwal rencana pelaksanaan sertifikasi

b.      Daftar peserta uji kompetensi

c.       Daftar anggota tim assessor

d.      Tempat uji kompetensi

Bagi peserta uji kompetensi yang telah yang telah melengkapi persyaratan tersebut, peserta akan melaksanakan uji kompetensi.  Mengenai Hal-hal yang akan di ujikan dalam uji kompetensi tersebut peserta akan mengikuti beberapa tahap pengujian antara lain secara tertulis, uji lisan dan uji observasi lapangan yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Terakreditasi.

Setelah berakhirnya uji kompetensi, lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi akan memberikan keputusan mana peserta yang berkompeten dan mana yang belum kompeten dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak uji kompetensi selesai dilaksanakan. Bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan kompeten, lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi akan menerbitkan sertifikat kompetensi yang akan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan permohonan perpanjang sertifikasi kompetensi diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat kompetensi tersebut habis. Bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan belum kompeten, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan unit kompetensi yang dimohonkan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

2. Sertifikasi Badan Usaha

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Permen ESDM No. 5 tahun 2014, bagi usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk jenis usaha:

a.       Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik

b.      Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik

c.       Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik

d.      Pengoperasian instalasi tenaga listrik

e.       Pemeliharaan instalasi tenaga listrik

f.       Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistriakan

Jenis-jenis usaha tersebut wajib memiliki sertifikat badan usaha dari lebaga sertifikasi badan usaha terakreditasi. Adapun untuk memperoleh sertifikat badan usaha, menurut pasal 34 ayat (3) Permen ESDM No. 5 tahun 2014, badan usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada lembaga sertifikasi badan usaha terakreditasi dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Adapun mengenai persyaratan administratif yang harus dilampirkan adalah:

a.       Akte pendirian badan usaha

b.      penetapan badan usaha sebagai badan hukum

c.       NPWP

d.      Neraca keuangan

Dan mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada usaha jasa sertifikasi badan usaha adalah:

a.       Penanggung jawab teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha

b.  Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersifat kompetensi dan bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang

c.       Surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan sebagai pegawai

d.      Surat penunjukan penanggung jawab teknik sebagai pegawai tetap

e.       Daftar riwayat hidup penanggung jawab teknik dan tenaga teknik ketenagalistriakan.

Setelah badan usaha mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan baik administrasi dan teknis, lembaga sertifikasi badan usaha terakreditasi akan melakukan evaluasi dan penilaian kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi. Setelah SLBU menerima permohonan dari pemohon SLBU akan menetapakan memberikan atau menolak penerbitan sertifikat badan usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kalender. Bagi badan usaha yang dinyatakan mendapatkan sertifikat, sertifikat berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Ketentuan tersebut berdasarkan pada pasal 5 Permen ESDM No. 5 tahun 2014.

Aspek-aspek hukum yang menjadi teramat penting untuk dipahami oleh setiap pelaku usaha yang ingin bergerak didalam industri kelistrikan, Kurus Intensif Hukum Kelistrikan yang akan di selenggarakan oleh EMLI Training pada tanggal 22-24 November 2016. Training ini akan memberikan pemahaman yang sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha kelistrikan termasuk PLN, Independent Power Producer (IPP), lembaga pembiayaan, serta lembaga terkait lainnya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi website kami disini.

Oleh: Syafrudin Saleh, S.H.

Sumber:

• djk.esdm.go.id
•  Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga  Listrik.
• Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2014 tentang tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.