Kebijakan Pemerintah terkait Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum

Kebijakan Pemerintah terkait Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum

Perkiraan kebutuhan tenaga listrik yang akan terus meningkat hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah perkembangan penduduk,  pertumbuhan  ekonomi dan pertumbuhan industri. Untuk mengatasi hal ini, beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka menyukseskan sarana pembangunan tenaga listrik diperlukannya kerjasama.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, yang pelaksanaannya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 tentang Kegitan usaha penyediaan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik yang sebelumnya dikuasi oleh PLN, dengan lahirnya undang-undang tersebut pemerintah meberikan kesempatan  kepada semua pihak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan tenaga listrik Nasional.

Peran badan usaha swasta diharapkan akan mampu merealisasikan program pemerinah mengenai pembangunan tenaga listrik 35 ribu megawatt, kebijakan tersebut berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, disebutkan bahwa “Badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisispasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik”.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Dalam hal suatu kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun  2012 tentang Kegitan usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas:

1.      Usaha penyediaan tenagalistrik untuk kepentingan umum dan

2.      Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

Dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, untuk itu pelaksanaannya haruslah berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan  (RUK) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Hal ini di dasari oleh Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik pada pasal 8 ayat 1. Berdasarkan ketentuan tersebut RUPTL merupakan pedoman dalam meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan industri kelistrikan Indonesia.

Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Syarat-syarat permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Litrik (IUPTL)

Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan setelah mendapatkan  izin usaha penyediaan tenaga listrik dari Menteri ESDM yang wilayahnya lintas Provinsi, izin dari Gubernur untuk wilayah usahanya lintas Kabupaten/Kota dan izin dari Kabupaten/Kota yang wilayah usahanya dalam lingkup Kabupaten/Kota, ketentuan tersebut  berdasarkan pasal 10 ayat PP No. 14 tahun 2012 dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang. Usaha penyedia tenaga listrik dalam melakukan transaksi jual beli maupun sewa jaringan antara pemegang IUPTL, dalam hal ini tidak lagi memerlukan IUPTL yang baru, hanya saja harga jual tenaga listrik atau sewa jaringannya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM, Gubernur dan Bupati/Walikota. 

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan setelah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan persyaratan pengajuan IUPTL yaitu[1]:

1.      Data Administratif:

a.       Identitas pemohon

b.      Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia

c.       Profil pemohon

d.      Nomor Pokok Wajib Pajak dan

e.       Kemampuan pendanaan.

2.      Data Teknis:

a.       Studi kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

b.      Lokasi instalasi

c.       Izin lokasi dari instansi yang berwenang

d.      Diagram satu garis

e.       Jenis dan kapasitas usaha yang  akan dilakukan

f.       Jadwal pembangunan

g.      Jadwal pengoperasian

h.      Persetujuan harga jual tenaga listrik dan

1)      Kesepakatan jual beli tenaga listrik untuk usaha pembangkit

2)      Kesepakatan sewa jaringan  untuk usaha transmisi atau distribusi

i.   Kesepakatan jual beli tenaga listrik penetapan wilayah usaha (sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2012) dan RUPTL untuk usaha Distribusi, Penjualan dan Terintegrasi

Kurus Intensif Hukum Kelistrikan yang akan di selenggarakan oleh EMLI Training pada tanggal 22-24 November 2016. Training ini akan memberikan pemahaman aspek-aspek hukum yang menjadi teramat penting untuk dipahami oleh setiap pelaku usaha yang ingin bergerak didalam industri kelistrikan. Training ini sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha kelistrikan termasuk PLN, Independent Power Producer (IPP), lembaga pembiayaan, serta lembaga terkait lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website kami disini.

Oleh: Syafrudin Saleh, S.H.

Sumber:

• Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
• Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
• www.djk.esdm.go.id

---

       [1] https://www.djk.esdm.go.id/index.php/layanan-info-pub/pelayanan-info-pub/prosedur-perijinan/mekanisme-ijin/mekanisme-perijinan-iupl