SOP Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)   Persyaratan administrasi (1)  Persyaratan administratif untuk badan usaha meliputi: a.          a.  Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara: 1. surat permohonan; 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 3. surat keterangan domisili. b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan: 1. surat permohonan; 2. profil badan usaha; 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. nomor pokok wajib pajak; 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 6. surat keterangan domisili. (2) Persyaratan administratif untuk koperasi meliputi: a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara: 1. surat permohonan; 2. susunan pengurus; dan 3. surat keterangan domisili. b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan: 1.  surat permohonan; 2.  profil koperasi; 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4.  nomor pokok wajib pajak; 5.  susunan pengurus; dan 6.  surat keterangan domisili.  (3).Persyaratan administratif untuk orang perseorangan meliputi: a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara: 1. surat permohonan; dan 2. surat keterangan domisili. b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan: 1. surat permohonan; 2. kartu tanda penduduk; 3. nomor pokok wajib pajak; dan 4. surat keterangan domisili.  (4) Persyaratan administratif  untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi: a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara: 1. surat permohonan; 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan 3. surat keterangan domisili. b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan: 1. surat permohonan; 2. profil perusahaan; 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; 4. nomor pokok wajib pajak; 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan 6. surat keterangan domisili. PERSYARATAN  TEKNIS a. IUP Eksplorasi, meliputi: 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional. b. IUP Operasi Produksi, meliputi: 1.  peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan  ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional; 2.  laporan lengkap eksplorasi; 3.  laporan studi kelayakan; 4.  rencana reklamasi dan pascatambang; 5.  rencana kerja dan anggaran biaya; 6.  rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan 7.  tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun. PERSYARATAN LINGKUNGAN: a.  untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi: 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 2.  persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan      ketentuan peraturan perundang-undangan. PERSYARATAN FINANSIAL a. IUP Eksplorasi, meliputi: 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah. b. IUP Operasi Produksi, meliputi: 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Sumber:http://distamben.ntbprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48:sop-penerbitan-izin-usaha-pertambangan&catid=11:pertambangan-umum&Itemid=16

Kursus Intensif HukumPertambangan (KIHP), untuk menyikapi iklim bisnis batubara yang sedang turun saat ini, selain membahas aspek-aspek hukum pada usaha pertambangan, KIHP juga akan membahas tentang efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Sesi ini bertujuan agar para pelaku usaha tambang mampu mempertahankan bisnisnya dalam masa krisis seperti sekarang ini. KIHP akan berlangsung selama tiga hari dengan 12 sesi dan pembicara yang kompeten di bidangnya.

Informasi Pendaftaran

EMLI Training,

Office                 : (021) 5577 4835

Gita                    : 0819 1125 5700,

Syafrudin           : 0812 8431 9091

email                  : event@emlitraining.com

Website              : http://www.emlitraining.com/

EMLI Training

Jalan Maulana Hasanudin, nomor 58, Poris Jaya-Batu Ceper Kota Tangerang.