KURSUS INTENSIF HUKUM PERTAMBANGAN
Sejak 2011 EMLI Training telah menyelenggarakan 17 (tujuh belas) kali
Kursus Intensif Hukum Pertambangan (KIHP) dengan lebih dari 1000 alumni. Untuk
menyikapi iklim bisnis batubara yang sedang turun saat ini, selain membahas
aspek-aspek hukum pada usaha pertambangan, KIHP juga akan membahas tentang
efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Sesi ini bertujuan
agar para pelaku usaha tambang mampu mempertahankan bisnisnya dalam masa krisis
seperti sekarang ini. KIHP akan berlangsung selama tiga hari dengan 12 sesi dan
pembicara yang kompeten di bidangnya.
Materi Pelatihan
Materi I-II
Pengantar
Hukum Pertambangan dan Update Peraturan di bidang pertambangan
- Sejarah hukum pertambangan di Indonesia dari waktu ke waktu.
- Pembahasan pasal-pasal penting di dalam UU Minerba
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 1 Tahun 2014 dan PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mmineral dan batubara
- Permen ESDM No. 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 28 tahun2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.
- Permen ESDM No. 32 tahun 2013 tentang Tata cara pemberian izin khusus di pertambangan mineral dan batubara
- Permen ESDM No. 08 Tahun 2015 tentang Peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri
Materi III
Improving Operational Effiency in Coal Business
- Understanding the Indonesian Coal Operations
- Two Ends of the Margin Rubber – External and Internal Factors
- Key Performance Indicators
Materi IV
Kewajiban finansial industri tambang
·
Pajak, Royalti, Deadrent, PNBP lain
Materi V-VI
Legal Due Diligence (LDD)
perusahaan pertambangan
- Introduction to acquisition
- Acquisition deals flow
- Stages in and characterictic of mining projects
- Roles of legal due diligence
- Workflow of legal due diligence
- Preparing due diligence checklist
- Key areas for legal due diligence review
Materi VII-VIII
Contract drafting di bidang pertambangan
- Anatomi proyek pertambangan
- Hal umum berkaitan dengan contract drafting
- Ketentuan Umum dalam perjanjian jual beli dan jasa kontraktor
Materi IX
Sengketa
dalam usaha pertambangan
- Bentuk sengketa pertambangan
- Metode perkara pertambangan
- Menghindari kerugian dalam penanganan perkara litigasi pertambangan
Materi X
Restrukturisasi hutang pada proyek
pertambangan
- Bentu-bentuk restrukturisasi hutang
- PKU dan Non PKPU
- Studi kasus
Materi XI
Izin kawasan hutan
di bidang pertambangan
- Izin kegiatan eksplorasi pertambangan
- Izin kegiatan operasi produksi pertambangan
Materi XII
Kewajiban reklamasi paska dan
penutupan tambang
Indonesia.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar